Partai politik yang menjadi responden penelitian berjumlah 9 (sembilan): 1. DPP Partai Demokrat 2. DPP Partai Golkar 3. DPP PDIP 4. DPP PKS 5. DPP PAN 6. DPP PPP 7. DPP PKB 8. DPP Partai Gerindra 9. DPP Partai Hanura 4. Kuesioner Penelitian dan Pembobotanya: Peneliti di lapangan akan menggunakan kuesioner sebagai acuan pengumpulan data dengan Pengelolaan Keuangan Partai Politik Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya dari pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK : Dr. Dra. Gayatri, M.Si., Ak : 196510311991032002 : Penata TK I / III d : Lektor : Akuntansi : Letda Winda 2 Denpasar 80232 Bali : 0818562734 : gayatriestibra@gmail.com : 5 orang : 10 orang : 2 bulan : Pelatihan : Kabupaten Gianyar : Rp 10.000.000. keuangan partai politik dengan Pemilu termasuk terkait optimalisasi Teknologi Informasi dalam konteks pembenahan tata kelola keuangan partai politik. Bagian Keempat, terkait dengan laporan keuangan partai politik dalam rezim informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Nahuddin . 2015 Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola partai Politik Yang Baik†Universitas Merdeka Malang. Peraturan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat 2015. Tahun. 2015. Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik serta implementasi AD dan ART partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah kantor DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Koalisi Partai Politik Jelang Pemilu 2024: Persaingan Sengit atau Kolaborasi? Meninjau Upaya Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia; Strategi Bisnis dalam Politik, Bagaimana Partai Kecil Bertahan dan Berkembang? Konsep Evolusi Politik, Perkembangan Partai Politik dari Waktu ke Waktu Partai Demokrat beranggapan bahwa laporan keuangan yang harus mereka paparkan kepada publik hanya yang dananya berasal dari APBN. Sementara Apung Widadi yang mewakili ICW sebagai pemohon, menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik yang tercantum pada pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 jo. serta partai politik wajib membuat ijAS9.